PEMPROV KALBAR RAIH PERINGKAT KE DUA NASIONAL HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2022, SATU PERINGKAT DI BAWA

 

PONTIANAK – FBIPOST 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berhasil menduduki peringkat dua nasional hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan-RB) RI Tahun 2022. Pemprov kalbar mendapat predikat baik dengan skor 3, 4. Sedangkan di peringkat pertama di duduki oleh DKI Jakarta dengan skor 3,67.

Hasil evaluasi tertuang dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2022. Seperti diketahui, pemerintah menerapkan SPBE dengan menyembunyikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) ) RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Yakni dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyatakan, SPBE Kalbar berhasil merebut urutan kedua dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, merupakan hal yang sangat membanggakan. Dan kita hanya kalah dari DKI Jakarta. “Target pada tahun 2023 ini adalah harus menjadi yang pertama, saya yakin pasti bisa,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut H.Sutarmidji,capaian ini bukti bahwa tata kelola Pemprov Kalbar termasuk yang terbaik di Indonesia. Selain itu juga, berdasarkan hasil penilaian lainnya, prov kalbar sudah sangat baik. Seperti nilai Monitoring Center Prevention (MCP) dari KPK, Kalbar sudah berada diurutan ketiga nasional. Lalu untuk survei integritas KPK Kalbar juga berada diurutan kelima. Kemudian penyerapan anggaran dan pendapatan, Kalbar berada di urutan keempat nasional. banyak lagi prestasi kita di tingkat nasional, ini semua bukti kinerja jajaran Pemprov bagus. Tahun ini saya harap lebih berprestasi dan saya harap tak ada kasus korupsi yang dilakukan ASN Pemprov, pesannya.

Perlu di ketahui ,Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan penerapan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan irasional , serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022,

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam penentuan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. dan terwujudnya digitalisasi pemerintahan dalam kerangka birokrasi nasional.

Metodologi Evaluasi, SPBE Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE berdasarkan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.*