BUKA RAKOR KESRA, GUBERNUR SUTARMIDJI PINTA INOVASI DAN EVALUASI KINERJA DALAM PELAYANAN

PONTIANAK - FBIPOST 

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M.Hum. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, MM, MH membuka Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Se Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan tema "Sinergitas Percepatan Pengelolaan Hibah dan Bansos di Provinsi Kalimantan Barat" di Balai Petitih didampingi Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (6/ 7/2023).

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka upaya untuk membangun komitmen dan sinergisitas para Perangkat Daerah baik di tataran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Program Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung peningkatan masyarakat yang lebih baik , maju dan berkualitas.

Dalam arahannya, Gubernur berharap pada pelaksanaan kegiatan Hibah dan Bansos tidak ada hambatan di masa depan serta mampu menyamakan persepsi dalam fungsi pengelolaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

"Semoga Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat ini benar-benar bisa membuat Hibah Bansos ini tidak ada masalah sedikitpun dalam pelaksanaannya. Kesra itu harus bekerja dengan Mengevaluasi dan sebagainya supaya perbaikan-perbaikan," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyampaikan bahwa Hibah jika sudah diperoleh sebelum Juni sudah harus segera diselesaikan.

“Karena BPK Februari sudah harus Audit, Kalau bisa hibah dalam fisik sebelum juni sudah selesai kita sudah harus siapkan SPJ nya, karena begitu bidang tugas Kesra itu menyiapkan SPJ hibah seluruh Kalbar,” ungkapnya.

“Kedepan kita terus evaluasi efektivitasnya, kemudian pemanfaatannya. Makanya hibah dan bansos jangan sekali-sekali menyimpang dari aturan yang berlaku,” tegasnya.

Tak hanya itu, Orang nomor satu di Kalimantan Barat mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas hibah adalah si penerima hibah, namun pertimbangan untuk prioritas ada pada Kepala Daerah bersama tim.

"Ini yang harus dipahami pada bagian Kesra. Kesra baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota jangan berpikir Kesra itu hanya mengalirkan, tapi evaluasi penggunaannya. Lakukan inovasi dalam pengawasan dan jangan hanya sebagai penyalur saja," jelasnya