Kedepankan Evaluasi dan Isu Strategis, Kedeputian VII Gelar Rapat Koordinasi untuk Penguatan Informasi Publik


Jakarta – FBIPOST 

Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melaksanakan rapat koordinasi membahas Identifikasi Isu Strategis Tahun Anggaran 2025 serta Evaluasi Program Kerja di Bidang Informasi Publik dan Media Massa Tahun Anggaran 2024.

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kemenko Polhukam, Novan Ivanhoe Saleh menyampaikan, terdapat empat fokus utama di bidang informasi publik dan media massa. Fokus tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan pengelolaan informasi kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum, pengendalian implementasi keterbukaan informasi oleh badan publik, serta mengawal program literasi digital.

“Rapat ini bertujuan untuk memastikan kebijakan dan program di bidang informasi publik dan media massa lebih efektif dan sesuai dengan tantangan serta perkembangan yang ada,” kata Novan di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Rapat dilakukan dua sesi, dengan pembahasan pertama yakni mengenai isu Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 Bidang Komunikasi Publik dan Literasi digital oleh Direktorat Politik dan Komunikasi, Yunes Herawati sebagai narasumber.

“Terkait dengan peningkatan komunikasi yang merata dan berkeadilan, secara rinci di periode RPJMN yang pertama yaitu di periode 2025-2029 itu difokuskan pada penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah agar lebih terintegrasi, cerdas, serta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat”, jelas Yunes dalam pemaparannya.

Yunes juga menyoroti pentingnya bidang komunikasi publik sebagai bagian dari prioritas nasional (Asta Cita) yang pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dan hal ini ada di salah satu program kerja presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 yakni mengenai pengembalian dan keterjaminan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Sesi kedua rapat diisi oleh para perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membahas empat isu utama, yakni penguatan regulasi bidang komunikasi, komunikasi publik di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), gerakan nasional literasi digital, serta kualitas keterbukaan informasi publik di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

“Untuk menyiapkan masyarakat yang melek digital, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa mitra, kami akan membentuk sebuah perwakilan atau duta-duta atau bisa kita namakan agen perubahan di setiap lini dan tingkatan pusat provinsi maupun daerah untuk menjadi agen perubahan dalam rangka melakukan program literasi digital pada seluruh masyarakat di indonesia”, ucap Slamet Santoso, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo.

“Sehingga ketika nanti di era transformasi tidak hanya para pimpinan dan pejabat tinggi negara, tetapi masyarakat juga harus tau dan harus paham terkait bagaimana era tranformasi digital ini harus dijalankan”, lanjutnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kemenkominfo. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengevaluasi implementasi program kerja di bidang Informasi Publik dan Media Massa.

 Advertisement Here
 Advertisement Here

Berita Utama

https://www.fbipost.net/search?q=pileg

Berita Pilihan

ShowBiz

Bisnis

Asian Games 2018

Topik Populer

CPNS 2018

FBIPOST

FBIPOST
FBIPOST

Menu Bawah

Advertisement

 Advertisement Here

Populer

Follow Us