Jauh-Jauh dari Halut 12 Anggota DPRD Datangi Kantor ATR/BPN Kota Ternate
Ternate - FBIPOST
Sebanyak 12 wakil rakyat Halmahera Utara (Halut) melaksanakan kegiatan perjalanan dinas resmi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Ternate.
Kedatangan anggota DPRD dengan beberapa masyarakat Halut yang diketuai Yulius Dagilaha disambut hangat oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kota Ternate, Arman Anwar.
Tujuan dari kedatangan itu, untuk berkonsultasi mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemda membentuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Di pertemuan itu saya memberikan cloud untuk bagaimna mengenjod PAD, agar Dispenda Halmahera Utara harus bekerja sama dengan BPN untuk pertukaran data,” imbuhnya Arman.
Ditambahkan Armwn, pertukaran data gunanya untuk bisa mengetahui di Kabupaten Halmahera Utara sudah mengeluarkan Nomor Objek Pajak (NOP) sudah berapa banyak. Nanti disandingkan dengan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan BPN di kabupaten tersebut.
“Jadi harus balance, NOP yang dikeluarkan dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Contohnya, jangan sampai jumlah sertifikat dikeluarkan 30 ribu, NOP yang dikeluarkan per tahun cuman 10 ribu, berarti 20 ribu kemana, ini salah satu yang merugikan daerah,” jelasnya.
Eks Kepala Kantor ATR/BPN Halmahera Utara ini menyampaikan, jika sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sudah ada pertukaran data dari BPN dan Pemda pastinya tidak ada lagi kebocoran. Selain itu penting untuk Pembuatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
“Jadi disitu PAD ada 2, pertama PAD terkait dengan PBB, dan PAD sektor BPHTB,” ucap Kepala Kantor ATR/BPN Kota Ternate, Arman Anwar, pada Senin (20/4/2026).
Alasan DPRD Halmahera Utara lebih memilih berkonsultasi di Kantor ATR/BPN Kota Ternate, karna lebih banyak pelayanan dan menyelesaikan permaslaahan tanah di Kota Ternate.
“Mereka mendengar sengketa tanah kan lebih banyak di Kota Ternate, sehingga mereka ingin tahu bagaimana menyelesaikan sengkete itu, karena di Halmahera Utara, ada tanah PT. PN yang sudah diduduki masyarakat, ada di MKCM, Kali Pitu dan lainya. Disini Pemda dan DPRD harus ada sehingga bisa tertata,” tutupnya.
ILON.HI MUHAMMAD M.MARSAOLY
Posting Komentar