Viral Status WhatsApp Bernada Vulgar, Nama Kapolda Malut Jadi Sorotan

 

TERNATE — FBIPOST.NET

TERNATE – Sebuah unggahan status WhatsApp yang diduga dibuat seorang perempuan bernama Intan Nurzifa menjadi sorotan setelah mencantumkan nama Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman. Unggahan tersebut memuat kalimat yang dinilai bernada vulgar dan memicu perhatian publik, Selasa (20/10/2026).

Dalam status yang beredar, terdapat tulisan berhuruf kapital, yakni “PANGGIL NGONI SAPA? KAPOLDA DA E” dan “BIRAHI NAE-NAE DI OTAK”, disertai emotikon tertawa.

Unggahan tersebut memunculkan beragam pertanyaan mengenai konteks, maksud, serta tujuan pernyataan yang ditulis. Terlebih, nama seorang pejabat kepolisian turut dicantumkan dalam unggahan tersebut.

Meski demikian, keaslian unggahan, konteks percakapan, dan maksud sebenarnya dari pernyataan itu masih perlu diklarifikasi. Karena itu, publik diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.

Perlu Klarifikasi Objektif

Kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan hak setiap warga negara. Namun, pengguna media sosial juga perlu memperhatikan etika, tanggung jawab, serta konsekuensi dari setiap pernyataan yang dipublikasikan.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penanganan persoalan ini juga perlu membedakan kritik terhadap pejabat publik dengan dugaan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Kritik terhadap pejabat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sedangkan dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah.

Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat diimbau untuk tetap bijak dan tidak melakukan penghakiman sepihak terhadap siapa pun.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu dugaan pelanggaran harus didasarkan pada fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga terdapat klarifikasi resmi mengenai unggahan tersebut, persoalan ini perlu disikapi secara proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

**.