JAKARTA – FBIPOST
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak RUU tersebut bergulir di DPR.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.
Puan kemudian mengetukkan palu sidang sebagai tanda persetujuan DPR terhadap pengesahan RUU tersebut.
Dalam kesempatan itu, Puan menyoroti panjangnya proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung selama 18 tahun.
Dia menegaskan, keputusan pengesahan tersebut bukan karena tekanan maupun desakan pihak tertentu, melainkan melalui proses pembahasan yang telah dijalankan sesuai mekanisme.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan menjelaskan, pembahasan RUU tersebut telah melibatkan berbagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat. DPR tercatat menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan guna menghimpun masukan dari masyarakat.
Menurut Puan, proses pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan substansi aturan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHAP dan KUHP.
Dia berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara serta mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam perjalanan regulasi perampasan aset di Indonesia setelah melalui pembahasan panjang di parlemen.
**

