Jakarta – FBIPOST.NET
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut dilakukan secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain kepada pimpinan MPR, surat pengunduran diri itu juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menemui pimpinan MPR sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Usai menyelesaikan agenda di Senayan, Gibran kemudian kembali ke Istana Wakil Presiden di kawasan Kebon Sirih, Jakarta. Ia tiba sekitar pukul 12.27 WIB untuk berpamitan. Kedatangannya disambut sejumlah relawan pendukung.
Rapat Paripurna DPR Batal Digelar
Perkembangan tersebut turut memengaruhi agenda politik di parlemen. Rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) untuk membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran dikabarkan batal digelar.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, membenarkan pembatalan agenda tersebut menyusul perkembangan pengunduran diri Wakil Presiden.
Sementara itu, pimpinan MPR dikabarkan akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama fraksi-fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas tindak lanjut secara konstitusional.
Hingga kini, isi lengkap surat pengunduran diri beserta alasan yang disampaikan Gibran belum diungkapkan kepada publik karena masih dalam pembahasan internal pimpinan MPR.
Mekanisme Konstitusional Penggantian Wakil Presiden
Apabila pengunduran diri tersebut diproses dan dinyatakan memenuhi ketentuan konstitusi, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki peran konstitusional dalam mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR apabila kekosongan jabatan telah terjadi secara resmi.
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Dinamika politik yang melibatkan Gibran sebelumnya berkembang setelah muncul persoalan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA miliknya.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Di tengah perkembangan itu, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya dikabarkan telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.
Pengunduran diri yang dikabarkan diajukan Gibran kini menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional. Publik masih menantikan keputusan resmi MPR serta kepastian proses konstitusional yang akan ditempuh pemerintah dan lembaga negara terkait.
**