Jakarta – FBIPOST.NET
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo sekitar pukul 10.15 WIB. Setelah itu, Gibran melanjutkan proses dengan menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan adanya putusan hukum mengenai ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menegaskan menghormati langkah yang diambil Gibran dan menilai keputusan itu mencerminkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, serta menunjukkan jiwa kenegarawanan.
Presiden juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan dalam dua tahun terakhir.
Menurut Prabowo, Gibran telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas, termasuk turun langsung mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.
"Keputusan ini tentu tidak mudah, tetapi saya menghormati sikap dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan," demikian inti pesan Presiden dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan tetap memberikan dukungan kepada Gibran beserta keluarganya. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa agar menyikapi perkembangan tersebut secara bijaksana.
Presiden meminta masyarakat tetap menjaga suasana sejuk dan damai, tidak terprovokasi oleh perbedaan pandangan, serta mengutamakan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik di tengah perkembangan dinamika politik dan ketatanegaraan nasional, khususnya terkait proses pemberhentian Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.
**