Mendagri Tito Usulkan Penghapusan Denda bagi Warga yang Tak Bawa KTP atau IKD

Mendagri Tito Usulkan Penghapusan Denda bagi Warga yang Tak Bawa KTP atau IKD

FBIPOST
Senin, 16 November 2026



JAKARTA – FBIPOST.NET

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Usulan tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menegaskan, pengaturan sanksi dalam RUU Adminduk harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Menurutnya, penerapan sanksi jangan sampai menghambat pemenuhan hak masyarakat maupun pelaksanaan pelayanan publik.

“Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada,” kata Tito.

Ia juga mengungkapkan, tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini baru mencapai sekitar 11 persen. Karena itu, pemerintah menilai penerapan identitas digital perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.

“Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Menurut Tito, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi menjadi beban bagi penduduk. Kebijakan tersebut juga perlu disesuaikan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif.

“Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,” ucapnya.

Tito menambahkan, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan lebih efektif dilakukan melalui sosialisasi, kemudahan akses layanan, serta penguatan sistem verifikasi identitas.

Selain mengusulkan penghapusan denda bagi masyarakat yang tidak membawa KTP-el atau IKD, pemerintah juga tengah mencermati pengaturan sanksi administratif terhadap pegawai maupun pejabat yang bertugas menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Melalui revisi regulasi tersebut, pemerintah berharap sistem administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efektif, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta tetap menjamin tertib administrasi tanpa membebani penduduk secara berlebihan.
**