JAKARTA, FBIPOST.NET
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menyebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa tidak terdapat celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2026).
Atas dasar tersebut, Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, pandangan hukum Yusril merupakan salah satu masukan kepada Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," jelasnya.
"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," sambung Syahganda.
Gibran Sebelumnya Ungkap Saran Prabowo
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan sejumlah saran yang diberikan Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Gibran mengatakan, salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Gibran mengaku Prabowo juga menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Pernyataan Syahganda tersebut pun memperlihatkan adanya perbedaan keterangan mengenai saran yang disampaikan Prabowo kepada Gibran terkait langkah hukum dalam polemik keabsahan ijazah tersebut.