JAKARTA – FBIPOST.NET
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya menghadapi polemik terkait wacana pemakzulan yang mencuat menyusul persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Gibran menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan memilih memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Gibran menegaskan kesiapannya untuk berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikannya.
Sementara itu, tim hukum Gibran menilai wacana pemakzulan merupakan bagian dari dinamika politik konstitusional. Karena itu, pihaknya menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah menghadapi persoalan hukum yang sedang berjalan.
Tim hukum Gibran juga mendatangi Bareskrim Polri untuk mengonfirmasi laporan atau aduan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah merugikan atau merusak citra melalui persoalan tersebut.
Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan politik dan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Sejumlah anggota DPR RI pun mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai salah satu langkah politik konstitusional yang berpotensi membuka pembahasan lebih lanjut mengenai pemakzulan.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, sikap Gibran menunjukkan bahwa dirinya memilih menghadapi persoalan melalui mekanisme hukum, sementara wacana pemakzulan terus menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum yang berjalan serta mekanisme konstitusional yang berlaku di lembaga negara.
**